Relygius Usfunan Kembali Pimpin PKB TTS, Siap Pertahankan Jumlah Kursi DPRD TTS

So’E, RakyatTIMOR.ID – Relygius L. Usfunan kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk masa bakti 2026-2031.

Keputusan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar secara daring dari Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Penetapan kepengurusan DPC PKB se-Nusa Tenggara Timur (NTT) diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin.

Dalam Muscab tersebut, DPP PKB menetapkan kepengurusan di 21 kabupaten dan satu kota di Provinsi NTT. Dari seluruh daerah tersebut, hanya dua ketua DPC PKB di Pulau Timor yang kembali dipercaya memimpin tanpa pergantian, yakni Louise Lucky Taolin di Kabupaten Malaka dan Relygius L. Usfunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Relygius mengaku bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Ketua Umum DPP PKB bersama jajaran DPP, DPW, DPC, Fraksi PKB, kader, serta masyarakat.

Menurutnya, amanah tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat dan membesarkan PKB di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui kerja-kerja politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada saya. Amanah ini akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab bersama seluruh pengurus dan kader untuk membawa PKB semakin maju dan semakin dekat dengan rakyat,” ujar Relygius.

Konsolidasi Organisasi Menjadi Prioritas

Relygius mengatakan, salah satu fokus utama kepengurusan PKB TTS lima tahun ke depan adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat ranting.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.