So’E, RakyatTIMOR.ID – Relygius L. Usfunan kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk masa bakti 2026-2031.
Keputusan tersebut ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar secara daring dari Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Penetapan kepengurusan DPC PKB se-Nusa Tenggara Timur (NTT) diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin.
Dalam Muscab tersebut, DPP PKB menetapkan kepengurusan di 21 kabupaten dan satu kota di Provinsi NTT. Dari seluruh daerah tersebut, hanya dua ketua DPC PKB di Pulau Timor yang kembali dipercaya memimpin tanpa pergantian, yakni Louise Lucky Taolin di Kabupaten Malaka dan Relygius L. Usfunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Relygius mengaku bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Ketua Umum DPP PKB bersama jajaran DPP, DPW, DPC, Fraksi PKB, kader, serta masyarakat.
Menurutnya, amanah tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat dan membesarkan PKB di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui kerja-kerja politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada saya. Amanah ini akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab bersama seluruh pengurus dan kader untuk membawa PKB semakin maju dan semakin dekat dengan rakyat,” ujar Relygius.
Konsolidasi Organisasi Menjadi Prioritas
Relygius mengatakan, salah satu fokus utama kepengurusan PKB TTS lima tahun ke depan adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat ranting.
Menurutnya, soliditas struktur partai menjadi modal penting dalam menghadapi Pemilu 2029. Karena itu, koordinasi antara DPC, PAC, DPAC, ranting hingga Fraksi PKB akan terus diperkuat agar seluruh mesin partai dapat bergerak secara terpadu dan efektif.
Selain memperkuat organisasi, PKB Timor Tengah Selatan juga mulai menyiapkan strategi politik jangka panjang melalui penguatan kaderisasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader partai.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan sumber daya kader yang berkualitas dan memiliki kedekatan dengan masyarakat.
Target Pertahankan Lima Kursi DPRD TTS
PKB Timor Tengah Selatan telah menetapkan sejumlah target politik menjelang Pemilu 2029. Salah satu target utama adalah mempertahankan lima kursi di DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan agar partai kembali memperoleh posisi unsur pimpinan DPRD.
Tak hanya itu, PKB TTS juga menargetkan merebut kembali kursi DPRD Provinsi NTT dari daerah pemilihan Timor Tengah Selatan yang hilang pada pemilu sebelumnya.
“Target kami adalah mempertahankan minimal lima kursi di DPRD TTS sehingga PKB kembali masuk unsur pimpinan DPRD. Selain itu, kami juga akan berjuang merebut kembali kursi DPRD Provinsi NTT yang sempat hilang dari dapil TTS,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, PKB TTS berkomitmen melakukan penataan struktur organisasi di seluruh tingkatan, memperkuat kaderisasi, meningkatkan pendidikan politik, serta mempersiapkan calon legislatif sejak dini.
Menurut Relygius, keberadaan kader-kader yang berkualitas dan dekat dengan masyarakat merupakan investasi penting bagi partai untuk menghadapi kontestasi politik mendatang.
Dengan strategi tersebut, ia optimistis PKB Timor Tengah Selatan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di daerah serta memperluas pengaruh partai hingga tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilu 2029.
Kepercayaan yang kembali diberikan oleh DPP PKB kepada Relygius Usfunan juga menjadi bagian dari upaya konsolidasi partai di NTT dalam menghadapi berbagai agenda politik nasional dan daerah pada masa mendatang. (rt1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatTimor.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
