Ketika prajurit tersebut menunjuk ke arah sungai, penduduk yang berada di seberang sungai menjawab “kefamnanu”, yang berarti jurang dalam.
Kata tersebut kemudian dicatat oleh prajurit Belanda dan dilaporkan kepada atasannya. Dalam perkembangannya, istilah tersebut dikenal sebagai Kefamenanu dan menjadi nama pusat pemerintahan wilayah Timor Tengah Utara.
Dari Pemerintahan Militer ke Pemerintahan Sipil
Sistem pemerintahan kolonial kemudian mengalami perubahan dari pola militer menuju pemerintahan sipil.
Para Kornel kembali menandatangani Zelfbestuursregelen Nomor 529 Tahun 1938 yang memberikan kewenangan kepada para Kornel sebagai zelfbestuurder untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri.
Tiga tokoh yang menandatangani dokumen tersebut adalah Kau Mauk Manlea dari Biboki, Kahlasi Taolin dari Insana dan Sobe Sanak dari Miomaffo.
Pada periode ini, istilah Swapraja mulai digunakan menggantikan istilah landschappen.
Ketika Jepang mengambil alih pemerintahan, Onderafdeling Noord Midden Timor dibubarkan dan digantikan dengan istilah Bunken.
Meski demikian, sejumlah struktur pemerintahan lokal seperti swapraja, kefetoran dan ketemukungan tetap dipertahankan.
Pusat pemerintahan Jepang berkedudukan di Kefamenanu, sedangkan pusat evaluasi pemerintahan berada di Haumeni Ana.
Perkembangan Pemerintahan setelah Indonesia Merdeka
Setelah Indonesia merdeka, sistem pemerintahan di Timor mengalami sejumlah perubahan.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatTimor.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
