Struktur tersebut melibatkan para pemimpin pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal.
Dalam catatan sejarah yang dipaparkan, Kau Mauk Manlea dilantik sebagai Kornel Biboki pada 17 Mei 1916 di Sufa.
Kemudian Kahlasi Taolin dilantik sebagai Kornel Insana pada 24 Desember 1916 di Oelolok. Sementara Oenunu Kono dilantik sebagai Kornel Miomaffo pada 10 Oktober 1917 di Noetoko.
Korte Verklaring dan Hubungan dengan Pemerintah Belanda
Ketiga Kornel tersebut secara terpisah menandatangani korte verklaring atau pernyataan pendek yang menjadi kontrak politik untuk tunduk dan setia kepada pemerintah Belanda.
Peristiwa tersebut menjadi bagian dari dinamika hubungan antara pemerintahan kolonial dengan pemerintahan lokal di wilayah Timor Tengah Utara.
Memasuki periode 1920–1921, pemerintah Belanda kembali melakukan survei untuk menentukan lokasi pusat pemerintahan yang dinilai lebih ideal.
Noetoko dinilai memiliki kondisi geografis yang kurang menguntungkan karena berada di antara lembah dan gunung, terutama dari sisi pertahanan dan pengawasan pemerintahan.
Hasil survei kemudian mendorong pemindahan pusat pemerintahan dari Noetoko ke Kefamenanu pada 22 September 1922.
Pusat pemerintahan baru tersebut berada di Kampung Haheun dan kemudian dikenal dengan nama Kefamenanu.
Asal-usul Nama Kefamenanu
Dalam paparan seminar, asal-usul nama Kefamenanu dikaitkan dengan percakapan antara seorang prajurit Belanda dengan penduduk Nuntaen (Oemenu) bernama Mnune Bani.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatTimor.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
