So’E, RakyatTimor.ID – Anggota Komite IV DPD RI, Hilda Riwu Kore Manafe menghadiri Sidang Majelis Daerah Khusus Gembala Badan Pengurus Daerah (BPD) Gereja Bethel Indonesia (GBI) NTT di SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti ratusan gembala dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur, seperti Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor hingga daratan Flores.
Selain itu, hadir langsung Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Bupati TTS, Markus Eduard Lioe, pimpinan pusat GBI, serta pejabat Pemprov NTT dan Pemkab TTS. Acara pembukaan juga dihadiri Ketua DPP Partai Perindo, Firda Riwu Kore, Ketua DPD Partai Perindo TTS, Marthen Natonis, dan para anggota DPRD TTS, para tokoh agama dan tokoh adat setempat.
Senator Hilda Manafe menyampaikan apresiasi kepada panitia dan pengurus BPD GBI NTT yang dinilai sukses menyelenggarakan sidang majelis daerah tersebut.
“Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada panitia yang sukses menggelar sidang. Para peserta dari berbagai pelosok NTT terlihat sangat antusias mengikuti jalannya acara pembukaan,” kata Hilda.
Ia berharap forum tersebut mampu menghasilkan berbagai keputusan penting demi penguatan pelayanan dan pembangunan jemaat ke depan.
“Saya doakan GBI terus sukses membangun jemaat dan bisa menjadi mitra pemerintah untuk membangun Indonesia dan khususnya NTT,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma dalam sambutannya turut memberikan apresiasi atas kontribusi Gereja Bethel Indonesia dalam pembangunan rohani maupun sosial kemasyarakatan di daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini, serta apresiasi kepada GBI yang terus mengambil bagian dalam membangun kehidupan rohani dan sosial masyarakat,” kata Johni.
Wagub Johni juga mengaku secara pribadi merasakan kekuatan doa para hamba Tuhan dalam perjalanan hidupnya, termasuk saat menghadapi berbagai tahapan penting seperti kontestasi politik tahun 2025.
Dalam pidatonya, Johni Asadoma menekankan pentingnya gereja sebagai agen pembawa damai sejahtera di tengah masyarakat.
Menurutnya, damai tidak hanya berarti ketiadaan konflik, tetapi juga terciptanya kehidupan yang rukun dan harmonis. Sementara kesejahteraan berarti masyarakat dapat hidup layak dan terbebas dari berbagai kesulitan sosial ekonomi.
“Kalau gereja hadir tetapi masih ada konflik, kekerasan, dan persoalan sosial di sekitarnya, maka peran gereja perlu diperkuat,” tegasnya.
Wagub NTT juga menyoroti sejumlah tantangan sosial ekonomi yang masih dihadapi masyarakat NTT. Ia menyebut angka kemiskinan di NTT pada 2025 masih berada di kisaran 17,5 persen dari total sekitar 5,7 juta penduduk.
Selain itu, masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar, bahkan hanya berkisar Rp800 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian bersama,” ujarnya.
Persoalan stunting juga menjadi perhatian dalam sambutan tersebut. Menurut Johni, tingginya angka stunting tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga rendahnya tingkat pendidikan serta pola pengelolaan keuangan keluarga.
Ia mencontohkan pengeluaran masyarakat untuk rokok dan minuman keras yang bisa mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per hari.
Menurutnya, jika pengeluaran tersebut dialihkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga seperti telur, ikan, dan sayuran, maka kesehatan anak dan ibu hamil dapat lebih terjamin.
Karena itu, Johni mengajak gereja untuk aktif mengedukasi jemaat agar menerapkan pola hidup sehat dan lebih memprioritaskan kesehatan keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub NTT juga menyinggung kondisi global yang tidak stabil akibat konflik di sejumlah negara yang berdampak terhadap kenaikan harga energi dan kebutuhan pokok.
Ia pun mengajak seluruh gereja untuk turut mendoakan perdamaian dunia.
Menutup sambutannya, Johni kembali menegaskan pentingnya peran gereja dalam mendorong peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan berbagai program pemerintah seperti pembangunan SMA Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.
“Anak-anak tidak boleh putus sekolah. Masa depan daerah dan bangsa ada di tangan mereka,” tandasnya. (rt1)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatTimor.ID
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
